Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 180
Judul UU Ciptaker Diteken Jokowi, Pengusaha: Sudah Tak Usah Diributkan
Lagi
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2303802/uu-
ciptaker-diteken-jokowi-pengusaha-sudah-tak-usah-diributkan-lagi
Jurnalis Suparjo Ramalan,
Tanggal 2020-11-04 10:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin))
Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah
payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini gak usah diributkan inikan payung hukum
setiap negara juga punya payung hukum
neutral - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin))
Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon, kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas tidak
menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja
neutral - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin))
Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU ciptaker tidak menjadi masalah lagi, dalam hal
menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap, sebab para pekerja dan
penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak 10-15 tahun lalu
Ringkasan
Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid
itu segera dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan
pengusaha. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya
pum mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi. Dia menyebut, payung hukum yang mengatur
11 klaster, satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah
pengusaha.
179
