Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 181

UU CIPTAKER DITEKEN JOKOWI, PENGUSAHA: SUDAH TAK USAH DIRIBUTKAN
              LAGI
              Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai
              UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid
              itu segera dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU)
              Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor
              11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan
              pengusaha. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya
              pum mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi. Dia menyebut, payung hukum yang mengatur
              11 klaster, satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah
              pengusaha.

              Karena itu, dia menghimbau agar tidak ada lagi keributan ihwal penolakan Omnibus Law. Karena
              itu, implementasi semua pasal termaktub dalam Cipta Kerja harus dilakukan baik buruh maupun
              manajemen perseroan.

              "Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah
              payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan
              kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini gak usah diributkan inikan payung hukum
              setiap negara juga punya payung hukum," ujar Ahmad saat dihubungi MNC News Portal, Rabu
              (4/11/2020).
              Dia bilang, sikap pengusaha cukup jelas terhadap Omnibus Law. Bahkan, ketika dikonfirmasi
              perihal  sejumlah  perubahan  dalam  draf  UU  sebelum  ditandatangani  Kepala  Negara,  Ahmad
              mengaku, pihaknya hanya memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan kata lain, tidak
              ada kajian khususnya yang dilakukan Kadin terkait perubahan draf tersebut.

              "Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon, kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas
              tidak menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja," kata dia.

              Karena itu, keberpihakan dan komitmen pengusaha dalam menjalankan UU Cipta Kerja, kata dia,
              tak perlu diragukan lagi. "Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU ciptaker tidak menjadi
              masalah lagi, dalam hal menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap,
              sebab para pekerja dan penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak
              10-15 tahun lalu," ujarnya.
              (rzy).



























                                                           180
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186