Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 181
UU CIPTAKER DITEKEN JOKOWI, PENGUSAHA: SUDAH TAK USAH DIRIBUTKAN
LAGI
Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid
itu segera dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan
pengusaha. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya
pum mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi. Dia menyebut, payung hukum yang mengatur
11 klaster, satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah
pengusaha.
Karena itu, dia menghimbau agar tidak ada lagi keributan ihwal penolakan Omnibus Law. Karena
itu, implementasi semua pasal termaktub dalam Cipta Kerja harus dilakukan baik buruh maupun
manajemen perseroan.
"Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah
payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini gak usah diributkan inikan payung hukum
setiap negara juga punya payung hukum," ujar Ahmad saat dihubungi MNC News Portal, Rabu
(4/11/2020).
Dia bilang, sikap pengusaha cukup jelas terhadap Omnibus Law. Bahkan, ketika dikonfirmasi
perihal sejumlah perubahan dalam draf UU sebelum ditandatangani Kepala Negara, Ahmad
mengaku, pihaknya hanya memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan kata lain, tidak
ada kajian khususnya yang dilakukan Kadin terkait perubahan draf tersebut.
"Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon, kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas
tidak menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja," kata dia.
Karena itu, keberpihakan dan komitmen pengusaha dalam menjalankan UU Cipta Kerja, kata dia,
tak perlu diragukan lagi. "Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU ciptaker tidak menjadi
masalah lagi, dalam hal menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap,
sebab para pekerja dan penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak
10-15 tahun lalu," ujarnya.
(rzy).
180