Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 169

Judul               KSPI Persoalkan Sejumlah Pasar UU Cipta Kerja ke MK
                Nama Media          harianjogja.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://news.harianjogja.com/read/2020/11/04/500/1054357/kspi-
                                    persoalkan-sejumlah-pasar-uu-cipta-kerja-ke-mk
                Jurnalis            Newswire
                Tanggal             2020-11-04 10:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan judicial review UU Nomor 11 Tahun
              2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas
              perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN



              Ringkasan

              Keberadaan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  masih  terus  menuai  polemik.  Konfederasi  Serikat
              Pekerja  Indonesia  (KSPI)  dan  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)
              mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta
              Kerja ke Mahkamah Konstitusi. KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C Ayat (1)
              yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C
              Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
              dengan syarat tertentu.



              KSPI PERSOALKAN SEJUMLAH PASAR UU CIPTA KERJA KE MK

              Keberadaan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  masih  terus  menuai  polemik.  Konfederasi  Serikat
              Pekerja  Indonesia  (KSPI)  dan  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)
              mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta
              Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

              "Pendaftaran gugatan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi
              tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN,"
              ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

              KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
              menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur
              dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu.



                                                           168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174