Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 170
Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) didalilkan
sangat merugikan buruh karena UMK menjadi tidak wajib.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja disebut menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat
di dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dikhawatirkan
pengusaha dapat mengontrak karyawan berulang-ulang tanpa kepastian pengangkatan sebagai
pegawai tetap.
Pemohon kemudian mempersoalkan pengurangan pesangon karyawan dari 32 bulan upah
menjadi 29 bulan upah yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga merugikan buruh.
Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU Nomor 11 Tahun 2020, kata Said Iqbal, adalah
pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi mudah dengan hilangnya frasa "batal demi hukum"
terhadap PHK yang belum memiliki penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.
Pemohon mengkhawatirkan dampak UU Cipta Kerja yang akan mempermudah tenaga kerja
asing, khususnya profesi buruh kasar, masuk ke Indonesia.
Sebelum KSPI, sejumlah kalangan telah mengajukan pengujian UU Cipta Kerja meski belum
secara resmi diundangkan dan belum bernomor pada saat itu.
Sumber : Antara.
169
