Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 187
Ia menjelaskan, saat ini, penyusunan kriteria tersebut sedang dilakukan bersama dewan
pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), serta para pakar dan akademisi.
"Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam pengajuan untuk penyesuaian UMP 2021,
tidak perlu menunggu kriteria itu keluar," tambah dia.
Disnakertrans DKI sendiri telah mempunyai beberapa catatan dan pengamatan pada sektor-
sektor usaha yang terdampak. Beberapa perusahaan akan langsung disetujui tanpa perlu
mengacu pada kriteria, terang dia. Misalnya, industri hotel, pariwisata, properti, dan mal.
"Jadi, kita tidak boleh terpaku pada sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat
laporan (keuangannya), jangan terpaku ke situ," ucap dia.
Namun, ada juga beberapa sektor yang perlu pembahasan, apakah masuk dalam kriteria
terdampak atau tidak. Andri mencontohkan sektor kesehatan.
"Ada rumah sakit yang sepi, tetapi ada juga yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan
keuangannya," ia mencontohkan.
Sektor otomotif pun demikian. Beberapa bengkel tetap ramai sehingga bisa dikategorikan tidak
berdampak.
Perusahaan yang secara sembunyi-sembunyi tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu jumlah
kapasitas maksimal 50%, juga bisa masuk kategori tidak terdampak.
"Berarti produksinya masih tetap berjalan, itu kan bisa kita lakukan, kita bisa putuskan
permohonannya kita tidak kita setujui," tutup dia. (OL-1).
186
