Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 222
Ringkasan
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan
perusahaan terdampak covid-19 sudah bisa mengajukan permohonan penyesuaian Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Penyesuaian itu berupa tidak menaikkan UMP 2021 karena
perusahaan mengalami masalah keuangan akibat pandemi covid-19.
Hal itu dilakukan menyusul adanya kebijakan asimetris yang dikeluarkan Gubernur Anies
Baswedan terkait penaikkan UMP 2021 sebesar 3,27%. Bagi sektor usaha terdampak covid-19
bisa mengajukan penetapan UMP sama dengan UMP 2020 jika usaha mereka anjlok karena
pandemi.
PERUSAHAAN DKI YANG TERDAMPAK COVID-19 BISA AJUKAN PENYESUAIAN UMP
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan
perusahaan terdampak covid-19 sudah bisa mengajukan permohonan penyesuaian Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Penyesuaian itu berupa tidak menaikkan UMP 2021 karena
perusahaan mengalami masalah keuangan akibat pandemi covid-19.
Hal itu dilakukan menyusul adanya kebijakan asimetris yang dikeluarkan Gubernur Anies
Baswedan terkait penaikkan UMP 2021 sebesar 3,27%. Bagi sektor usaha terdampak covid-19
bisa mengajukan penetapan UMP sama dengan UMP 2020 jika usaha mereka anjlok karena
pandemi.
"Iya sudah bisa mengajukan. Kemarin kan kami sudah melakukan sosialisasi terhadap Kadin dan
Apindo, nanti dari Hippindo juga kita lakukan. Pengelola mal juga kita lakukan sosialisasi, sama
seperti kita lakukan sosialisasi kepada media. Jadi, jangan menunggu, kalau menunggu lama
nanti, numpuk. Biar kita nyicil, kan jumlah perusahaan di Jakarta banyak," kata Andri saat
dihubungi, Selasa (3/11) malam.
"Kalau nunggu di akhir kan agak repot. Kita sulit melakukan penelitian mendalam. Kalau sudah
ada sudah bisa mulai dia mengajukan permohonan," tegasnya.
Pihaknya kini, bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), dan para
pakar serta akademisi sedang menyusun kriteria dan konsep atau template bentuk laporan
termasuk juga SK Kepala Dinas.
Namun, perusahaan tetap bisa mengajukan permohonan saat ini meski kriteria perusahaan
tersebut belum dikeluarkan. Terutama pada sektor usaha yang memang sudah diketahui
terdampak covid-19. Seperti sektor pariwisata, hotel, dan mal.
"Tetapi kalau ada perusahaan yang mengajukan akan kita lihat. Karena ada beberapa sektor
usaha yang bisa dikatakan terdampak dan bisa dikatakan tidak terdampak. Kalau yang tidak
terdampak itu baru pembahasan kita menunggu kriteria itu selesai kita bahas," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sektor usaha seperti, mal, properti, industri pariwisata, hotel, tempat
pengelola pertemuan, pengelola kegiatan olahraga dinilainya sudah jelas terdampak covid-19.
Sehingga jika perusahaan di sektor ini melakukan permohonan penyesuaian UMP 2021 sudah
pasti akan diberikan izin.
"Kalau sektor-sektor itu yang mengajukan permohonan, itu kita bisa lakukan persetujuan. Jadi,
kita tidak boleh terpaku pada sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat
laporan (keuangannya), jangan terpaku ke situ. Kita selesaikan saja sektor-sektor usaha yang
terdampak," paparnya.
221
