Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Judul Menimbang Untung Rugi Kebijakan UMP 2021 Bagi Ekonomi RI
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201104071347-92-
565610/menimbang-untung-rugi-kebijakan-ump-2021-bagi-ekonomi-ri
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-04 08:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil (None) Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan
mem-PHK lagi dan yang dirugikan kan buruh juga

neutral - Anies Baswedan (None) Intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikkan,
maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh
buruh, karena pekerjanya di sana merasakan pertumbuhan

positive - Anies Baswedan (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Secara rill SK UMP
Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan, karena saat ini UMK terendah di Jatim
2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami dari Apindo menyesalkan dalam arti
tidak diperhatikan hal-hal yang sebetulnya mendasari itu. Ini yang paling dasar, dasar acuan
untuk menentukan angka, jadi ini yang tentunya menjadi kontradiktif dengan kondisi yang ada

neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom CORE Indonesia) UMP beda itu wajar, tapi yang
dipertanyakan, kenapa pemerintah pusat dari awal tetapkan UMP tetap padahal pertumbuhan
ekonomi (2021) diproyeksi meningkat? Seharusnya beriringan karena ada keyakinan perusahaan
bisa bangkit pada tahun depan

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom CORE Indonesia) Dampak UMP berbeda-beda terhadap
PHK tidak secara langsung. Kalau ekonomi naik, masih bisa tidak terjadi PHK

negative - Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) Kalau inflasi naik tapi upah minimumnya tidak,
daya beli pekerja rentan bisa anjlok

neutral - Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) Masalah utama pada rendahnya belanja jaminan
sosial dari PDB, tetap harus didorong kenaikan upah minimum

216