Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Sejumlah kalangan menilai kebijakan UMP 2021, baik yang naik atau tidak naik memiliki dampak
dan konsekuensi, salah satunya daya beli yang melemah.

MENIMBANG UNTUNG RUGI KEBIJAKAN UMP 2021 BAGI EKONOMI RI

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan
Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Artinya, upah minimum pada tahun depan akan sama
dengan 2020 ini.

Ia menambahkan keputusan itu diambil dengan pertimbangannya, pertumbuhan ekonomi
Indonesia akan minus dihantam resesi karena tertekan pandemi virus corona atau covid-19.
Kendati begitu, kebijakan itu tak sepenuhnya diikuti daerah.

Beberapa pemimpin daerah seperti, Jawa Barat, Banten, Sumatra Barat, Kepulauan Riau,
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, hingga Papua memang mengikuti
kebijakan Kemenaker dengan tidak menaikkan UMP pada 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdalih kebijakan itu diambil demi mencegah pemutusan
hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi corona.
Ia takut menaikkan UMP akan menekan perusahaan dan ujungnya bisa berdampak ke PHK
pekerja.

"Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan mem-PHK lagi dan yang dirugikan
kan buruh juga," ujar Emil, sapaan akrabnya, beberapa waktu lalu.

Namun, beberapa daerah lainnya, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur,
hingga Sulawesi Selatan, memilih menaikkan UMP, meski kenaikannya tidak setinggi tahun
sebelumnya. Kenaikan upah berada di rentang 2 persen sampai 5,65 persen.

"Intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikkan, maka usaha-usaha yang tumbuh
berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh, karena pekerjanya di
sana merasakan pertumbuhan," ucap Anies.

Sedangkan provinsi lain, belum menetapkan UMP-nya, seperti Sulawesi Utara, Bengkulu,
Gorontalo, dan Maluku Utara. Keputusan yang berbeda-beda kemudian menimbulkan reaksi di
berbagai kalangan.

Para pekerja atau buruh yang UMP-nya tidak naik, protes. UMP yang naik juga diprotes, karena
dianggap kekecilan kenaikannya.

"Secara rill SK UMP Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan, karena saat ini
UMK terendah di Jatim 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta," ungkap Sekretaris
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli.

Sementara para pengusaha melihat hal ini bisa menimbulkan masalah baru karena kebijakan itu
kontradiktif dengan kondisi dunia usaha saat ini. Apalagi, pertumbuhan ekonomi juga akan
minus.

Dengan alasan itu, pengusaha menyatakan seharusnya upah justru turun.

217