Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 61
Terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Bahlil
menjelaskan Inpres tersebut hanya memerintahkan pendelegasian wewenang dari 22
kementerian/lembaga kepada BKPM.
"Tapi proses notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja
ada NSPK, itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak
ada," katanya.
Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja.
"Soal upah, bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang
ke Bu Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok," pungkasnya.
60
