Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh
pemerintah, harusnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong
hak peserta," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (4/11).

Sebagai gambaran, sasaran penerima manfaat JKP berasal dari peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berkurang sepanjang tahun ini. BPJS
Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada September 2020
mencapai 53 juta orang atau turun 2,75% dari posisi pada akhir Desember 2019 yakni 54,5 juta
orang.

Dengan prospek ekonomi yang masih muram begitu pula pemulihan ekonomi akibat pandemi
yang membutuhkan waktu, jumlah peserta akan terus turun yang berarti menjadi penerima
manfaat program JKP. (Lihat infografik) Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja
mengatur pendanaan program JKP yang dapat menggunakan tiga sumber dana, yakni modal
awal pemerintah yang ditetapkan paling sedikit Rp 6 triliun, rekomposisi iuran program jaminan
sosial lainnya, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Dia menilai dana operasional badan penyelenggara tetap tak mampu menanggung potensi
tambahan korban PHK berikut manfaat yang memadai tanpa tambahan iuran. Terlebih, dia
menyebut dana operasional badan penyelenggara berasal dari iuran peserta dan hasil investasi.

Menurut Timboel, jika potongan terhadap hasil investasi yang saat ini sebesar 4,5% meningkat,
manfaat yang diperoleh peserta pun berpotensi berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena
manfaat peserta, khususnya di program Jaminan Hari Tua (JHT) sangat bergantung kepada
jumlah hasil investasi.

'Artinya, iuran [JHT] ini sebenarnya kan digunakan untuk mengembangkan dana ini," katanya.

Timboel menjelaskan bahwa jika mengacu kepada substansi program JKP, terdapat dua pihak
yang semestinya menanggung iuran program tersebut, yakni pemerintah dan pemberi kerja. Jika
sumber dana JKP akan berasal dari pemerintah, perlu terdapat alokasi APBN seperti bagi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan.

PEMBERI KERJA
Timboel berujar iuran sebenarnya bisa ditanggung oleh pemberi kerja karena bagian dari
pemindahan sebagian kewajiban pembayaran pesangon kepada BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi
lain, dia menggarisbawahi tentang jenis manfaat apa saja yang akan diberikan kepada pekerja
dengan opsi pendanaan yang terbatas.

Menurut Timboel, sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa program JKP akan
memberikan manfaat dana tunai selama 6 bulan kepada pekerja yang terkena PHK. Manfaat itu,
menurutnya, akan membebani keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang tak menarik iuran untuk
program JKP sehingga mengancam keberlanjutan program.

"Tetapi kita dapat bayangkan bahwa jumlah PHK terus meningkat selama masa pandemi Covid-
19," katanya.

Dia berujar bila bobot manfaat akan disesuaikan dengan nilai penghasilan yang diterima pada
kondisi normal, modal awal akan terserap dengan cepat bahkan tak cukup saat dampak pandemi
merenggut masa depan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa hingga Juli
2020 sudah terdapat 3,6 juta pekerja yang terkena PHK.

62