Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 62
Judul JKP BUTUH SUMBER DANA MANDIRI
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi Pangestu Pramata
Tanggal 2020-11-05 04:03:00
Ukuran 251x294mmk
Warna Warna
AD Value Rp 193.270.000
News Value Rp 579.810.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari anggaran
pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong hak peserta
Ringkasan
Penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membutuhkan sumber dana mandiri,
yang melebihi modal awal dari pemerintah sehingga keberlanjutan program terjaga.
Berdasarkan Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah
akan memberikan modal awal minimal Rp 6 triliun untuk melindungi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, dana tersebut dianggap masih belum cukup untuk
mengantisipasi gelombang PHK sebagai imbas kolapsnya perusahaan akibat pandemi Covid-19.
JKP BUTUH SUMBER DANA MANDIRI
Penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membutuhkan sumber dana mandiri,
yang melebihi modal awal dari pemerintah sehingga keberlanjutan program terjaga.
Berdasarkan Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah
akan memberikan modal awal minimal Rp 6 triliun untuk melindungi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, dana tersebut dianggap masih belum cukup untuk
mengantisipasi gelombang PHK sebagai imbas kolapsnya perusahaan akibat pandemi Covid-19.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa semestinya program JKP
memiliki sumber pendapatan sendiri, dengan susunan manfaat dan pengelolaan dana tersendiri.
Skema yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu menurutnya bukan hanya berpotensi mengurangi
manfaat peserta, tetapi juga membuat adanya subsidi dana antar program.
61
