Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 75
Judul PKS Tetap Desak Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj9tcm384/pks-tetap-desak-jokowi-
keluarkan-perppu-ciptaker
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-11-05 00:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative
Review
neutral - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Prosesnya seperti mulai dari awal lagi
negative - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat
ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa
seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009
negative - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Maka tidak ada yang menghalangi
kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini
Ringkasan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memilih Opsi Legislative Review atau uji legislasi
terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PKS lebih mendorong agar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) yang membatalkan diundangkannya UU tersebut.
"PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis
Byarwati, yang juga sempat menjadi Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Cipta Kerja, melalui
pesan yang diterima Republika.co.id, Rabu (4/11).
PKS TETAP DESAK JOKOWI KELUARKAN PERPPU CIPTAKER
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memilih Opsi Legislative Review atau uji legislasi
terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PKS lebih mendorong agar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) yang membatalkan diundangkannya UU tersebut.
74
