Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

"PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis
Byarwati, yang juga sempat menjadi Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Cipta Kerja, melalui
pesan yang diterima Republika.co.id, Rabu (4/11).

Ia mengatakan, legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui
DPR. Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-
undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan.

Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan undang-undang, maka legislative review
Undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui lima tahapan pembuatan undang-undang. Kelima
tahap itu yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Artinya, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative
review dengan mengajukan poin-poin revisi. Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan
kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR. "Prosesnya seperti mulai dari awal lagi," ujar Anis.
Karena itu, sikap politik PKS setelah Undang-undang Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden,
adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu. "Bahkan, harus tegas
dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi
kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-
VII/2009," tegas Anis.

Menurut Anis, situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria
putusan MK 138/PUU-VII/2009 adalah pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-
undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada
undang-undang, tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jika melihat tiga kriteria diatas, maka PKS menilai, syarat Perppu sudah terpenuhi. Ditambah
lagi, Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan memiliki nomor registrasi di
Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 dengan nomor 245. "Maka tidak ada yang menghalangi
kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini," ujar Anis menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik.
Setelah Presiden Joko Widodo menandatanganinya Senin (2/11). Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Selasa (3/11). KSPI juga mendorong fraksi di DPR terutama yang menolak UU Cipta Kerja, yakni
Demokrat dan PKS untuk mengajukan legislative review.

Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak
konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat antikekerasan ( non
violence ).

75