Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 73
Judul BP Jamsostek: Aturan Soal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Masih Dibahas
Nama Media tempo.co
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1402381/bp-jamsostek-aturan-soal-
program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-dibahas
Jurnalis Bisnis.com
Tanggal 2020-11-05 01:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Terkait pendanaan [program
JKP] yang antara lain bersumber dari pemerintah, rekomposisi dana jaminan sosial yang existing,
atau menggunakan dana operasional BP Jamsostek, juga masih dalam pembahasan di PP
tersebut
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Pada prinsipnya BP Jamsostek
siap menjalankan program baru JKP yang diamanatkan UU Cipta Kerja
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari anggaran
pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong hak peserta
Ringkasan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat
ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan
Undang-Undang atau UU Cipta Kerja terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan
tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Agus, salah satu aspek utama dari program tersebut yakni sumber dana akan ditentukan
secara rinci dalam aturan turunan. Namun, dia menyatakan bahwa pembuatan kebijakan itu
mempertimbangkan ketahanan dana jaminan sosial dan keberlangsungan JKP.
BP JAMSOSTEK: ATURAN SOAL PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
MASIH DIBAHAS
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat
ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan
72
