Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Undang-Undang atau UU Cipta Kerja terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan
tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Agus, salah satu aspek utama dari program tersebut yakni sumber dana akan ditentukan
secara rinci dalam aturan turunan. Namun, dia menyatakan bahwa pembuatan kebijakan itu
mempertimbangkan ketahanan dana jaminan sosial dan keberlangsungan JKP.

"Terkait pendanaan [program JKP] yang antara lain bersumber dari pemerintah, rekomposisi
dana jaminan sosial yang existing, atau menggunakan dana operasional BP Jamsostek, juga
masih dalam pembahasan di PP tersebut," ujar Agus kepada Bisnis, Rabu, 4 November 2020.

Menurutnya, aturan turunan tersebut menjadi kunci pelaksanaan program JKP yang sudah
ditetapkan dalam UU Cipta Kerja. Program tersebut menjadi semacam pengganti sebagian
pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Agus menjelaskan bahwa PP tersebut akan meliputi simulasi besaran iuran, desain manfaat dan
sumber dananya, kriteria peserta program, serta proses bisnis dari program JKP. Poin-poin itu
akan menentukan peran BP Jamsostek dan kapasitas dana untuk penyelenggaraan JKP.

"Pada prinsipnya BP Jamsostek siap menjalankan program baru JKP yang diamanatkan UU Cipta
Kerja," ujarnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa PP terkait program JKP itu
harus menjaga manfaat yang diterima pekerja dan memastikan keberlangsungan BP Jamsostek.
Menurutnya, penggunaan dana operasional BP Jamsostek sebagai sumber dana JKP justru
menyimpan risiko.

Dana operasional itu berasal dari sejumlah iuran dan hasil investasi dana jaminan sosial, yang
digunakan untuk kepentingan pekerja. Naiknya potongan dana operasional dinilai berpotensi
menurunkan total manfaat yang diterima pekerja.

"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh
pemerintah, harusnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong
hak peserta," ujar Timboel kepada Bisnis, Rabu.

Dia menilai semestinya program JKP memiliki sumber pendapatan sendiri, dengan susunan
manfaat dan pengelolaan dana tersendiri. Skema yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu
menurutnya bukan hanya berpotensi mengurangi manfaat peserta, tetapi juga membuat adanya
subsidi dana antar program.

BISNIS.

73