Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 86
Lewat surat edaran tersebut, Ida mengatakan, alasan tidak menaikkan upah minimum 2021
karena mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi dan perlunya pemulihan
ekonomi nasional. Serikat buruh telah mengetahui surat edaran itu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai keputusan Ida ini hanya
akan membuat perlawanan buruh semakin mengeras. Perlawanan itu ialah menolak tidak adanya
kenaikan upah minimum 2021. Sebelumnya, serikat buruh sudah melakukan penolakan keras
lahirnya UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Iqbal dalam keterangan resmi pada Selasa, 27 Oktober 2020.
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan
elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa
25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop
PHK. TEMPO/Subekti.
Berbeda dengan pemerintah pusat, beberapa kepala daerah justru memberi angin segar kepada
para buruh dengan berkomitmen menaikkan upah minimum 2021. Setidaknya ada lima provinsi
yang memutuskan akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.
Pertama ialah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan
UMP Asimetris 2021. Menurut dia, kebijakan asimetris yang dikeluarkan masih sesuai dengan
aturan pemerintah.
Dengan kebijakan asimetris itu, perusahaan yang tidak terkena dampak Covid-19 maka wajib
menaikkan upah sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp 4,4 juta pada 2021. Sedangkan
perusahaan yang mengalami dampak pandemi upahnya sama dengan tahun 2020 yaitu, Rp 4,2
juta.
Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27
persen. Berdasarkan kenaikan itu UMP Jawa Tengah menjadi Rp 1.798.979,12. Menurut Ganjar,
ada dua daerah yang harus menyesuaikan upah minimum kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten
Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri.
Dia menyebut kenaikan upah minimum 2021 tak menyebabkan gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK). Ganjar menilai para pengusaha tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut.
"Jadi Apindo nggak usah takut," kata dia pada Senin, 2 November 2020.
Ganjar menyebut perusahaan yang tak mampu memenuhi UMP 2021 dapat mengajukan
penangguhan. "Kalau ada yang keberatan bisa kok dilakukan penundaan," ujar Politikus Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Sabtu, 31 Oktober 2020 memutuskan
menaikkan UMP Yogyakarta tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.765.000. Upah minimum itu naik
sebesar 3,54 persen dari upah minimum tahun 2020.
Berikutnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memutuskan menaikkan UMP
2021 sebesar 5,65 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 menjadi Rp 1.868.777.
Keputusan menaikkan upah sekitar Rp 100.000 itu sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.
Terakhir ada Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah yang memutuskan menambah UMP
Sulawesi Selatan sebesar 2 persen per 1 Januari 2021 menjadi Rp 3.165.876.
85
