Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 130
Sejak peraturan tersebut resmi ditetapkan oleh Presiden pada akhir Agustus lalu, BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada para
pemberi kerja guna memberikan pemahaman terkait bentuk relaksasi dan tata cara untuk
mendapatkannya.
"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional," ujar
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E. Ilyas Lubis pada Sosialisasi Relaksasi Iuran Program
BPJamsostek yang digelar secara daring pada Kamis.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, yakni Pelaksana Tugas Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker
RI Haiyani Rumondang sebagai pembicara kunci, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO
Soeprayitno, serta Direktur Jaminan Sosial Kemnaker RI Retno Pratiwi, dan Deputi Direktur
Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJAMSOSTEK Zainudin sebagai penanggap.
Acara tersebut juga diikuti 6.350 peserta dari kementerian/lembaga, perwakilan perusahaan,
asosiasi/komunitas, dan pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia.
Mudah dan memuaskan Dalam sambutannya Soeprayitno menekankan agar dalam pelaksanaan
kebijakan ini, BPJAMSOSTEK memberikan tata cara yang mudah bagi pemberi kerja demi
mengedepankan kepuasan peserta sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan untuk
meringankan tekanan "cashflow" perusahaan yang selama ini akibat pandemi COVID-19.
Sedangkan Haiyani dalam pidatonya menghimbau kepada para pemberi kerja untuk
memanfaatkan relaksasi iuran ini dengan melaporkan data yang sebenarnya kepada
BPJAMSOSTEK.
Selain itu, bagi yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya
sehingga terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi.
Dalam paparannya Ilyas menjelaskan bahwa terdapat empat jenis relaksasi yang diberikan
selama selama enam bulan, mulai dari iuran Agustus 2020 hingga Januari 2021.
Pertama, keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) sebesar 99 persen atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar satu persen
selama masa relaksasi.
Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta yang ada (existing) telah melunasi iuran hingga Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk dua bulan pertama.
Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang ada (existing) cukup membayar satu persen dari
sisa tagihan dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin
selanjutnya cukup membayar satu persen.
Penundaan iuran pensiun Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan
Pensiun (JP) sebesar 99 persen. Pada kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar
satu persen selama periode relaksasi, namun sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap
dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022.
Guna mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran Juli 2020 serta melakukan
pengajuan ke BPJAMSOSTEK.
Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan data
penurunan omzet penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30 persen sejak Februari 2020,
129
