Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19).
Tidak tanggung-tanggung iuran BPJamsostek diskon hingga 99% dalam relaksasi aturan
tersebut. Sejak peraturan tersebut resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada
akhir Agustus lalu, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) langsung bergerak cepat untuk
melakukan sosialiasi kepada para pemberi kerja guna memberikan pemahaman terkait bentuk
relaksasi dan tata cara untuk mendapatkannya.

"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional," ujar
Direktur Kepesertaan BPJamsostek E Ilyas Lubis pada kegiatan Sosialisasi Relaksasi Iuran
Program Jamsostek yang digelar secara daring, Kamis (24/9/2020).

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Plt Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker RI Haiyani
Rumondang sebagai keynote speaker, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Apindo Soeprayitno,
serta Direktur Jaminan Sosial Kemnaker RI Retno Pratiwi, dan Deputi Direktur Bidang
Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJamsostek Zainudin sebagai penanggap. Acara tersebut
juga diikuti 6.350 peserta dari Kementerian/Lembaga, perwakilan perusahaan,
asosiasi/komunitas, dan pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia.

Ilyas menjelaskan, bahwa terdapat 4 jenis relaksasi yang diberikan selama selama 6 bulan, mulai
dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. Pertama keringanan iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99%, atau dengan kata lain
perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa relaksasi.

Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama.

Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan
dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya
cukup membayar 1%.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada
kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1% selama periode relaksasi, namun
sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021
dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.

Guna mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta
melakukan pengajuan ke BPJamsostek. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam
pengajuannya wajib melampirkan data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan
lebih dari 30% sejak bulan Februari 2020, sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup
memberikan surat pemberitahuan dan akan langsung disetujui oleh BPJamsostek.
Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari
2% menjadi 0,5%, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai
jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Serta yang terakhir adalah
perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan
berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar pada hari kerja sebelum
tanggal 30.

Meski iurannya turun, namun Ilyas meyakinkan bahwa tidak ada penurunan manfaat yang
diterima oleh peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan
hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan
134