Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 138
Sejak peraturan tersebut resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus lalu,
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung bergerak cepat untuk melakukan sosialiasi
kepada para pemberi kerja guna memberikan pemahaman terkait bentuk relaksasi dan tata cara
untuk mendapatkannya.
"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional," ujar
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E. Ilyas Lubis pada kegiatan Sosialisasi Relaksasi Iuran
Program Jamsostek yang digelar secara daring, Kamis (24/9).
Dalam paparannya Ilyas menjelaskan bahwa terdapat empat jenis relaksasi yang diberikan
selama selama 6 bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. Pertama
keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM)
sebesar 99 persen, atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar 1 persen selama
masa relaksasi.
Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama. Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang
eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan dan bagi peserta baru membayar iuran penuh
termin pertama dan untuk termin selanjutnya cukup membayar 1 persen.
Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada
kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1 persen selama periode relaksasi,
namun sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei
2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022. Guna mendapatkan manfaat ini,
peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke BPJAMSOSTEK.
Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan data
penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30% sejak bulan Februari
2020 , sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan
dan akan langsung disetujui oleh BPJAMSOSTEK.
Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari
2 persen menjadi 0,5 persen, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun
sampai jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Serta yang
terakhir adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal
30 bulan berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar pada hari kerja
sebelum tanggal 30.
Meski iurannya turun, namun Ilyas meyakinkan bahwa tidak ada penurunan manfaat yang
diterima oleh peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan
hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan
peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan
perekonomian dan kelangsungan usaha.
BPJAMSOSTEK justru mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya
untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat terjangkau.
"Kami berharap relaksasi iuran juga dapat mendorong peningkatan jumlah kepesertaan serta
ketertiban peserta dalam membayar iuran, karena dengan iuran yang menjadi sangat murah dan
manfaat yang didapatkan sangat lengkap", tutup Ilyas.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Plt. Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker RI Haiyani
Rumondang sebagai keynote speaker, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO Soeprayitno,
137
