Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

mengeluarkan relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
atau BPJAMSOSTEK.
Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 terbit pada penghujung
Agustus 2020. Padahal, Apindo telah mengirimkan surat permohonan relaksasi iuran sejak awal
April 2020.

Soeprayitno menilai bahwa pandemi virus corona sudah memberikan dampak bagi dunia usaha
sejak penyebarannya terjadi pada Maret 2020. Oleh karena itu, sebulan setelahnya Apindo
menilai perlu ada segera relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan agar arus kas
perusahaan-perusahaan dapat terjaga.

"Dunia usaha menyayangkan peraturan [PP 49/2020] ini agak telat, menimbulkan pertanyaan
sense of crisis pemerintah terhadap dunia usaha," ujar Soeprayitno pada Kamis (24/9/2020).

Meskipun begitu, Apindo tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan relaksasi
iuran BPJAMSOSTEK hingga 99 persen. Selain itu, masa relaksasi iuran pun berlaku selama enam
bulan dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi, lebih lama dari usulan Apindo saat itu yakni tiga
bulan.

Soeprayitno menjelaskan bahwa setelah berlakunya kebijakan relaksasi, BPJAMSOSTEK perlu
menjaga kualitas pelayanannya agar tetap prima. Salah satu pelayanan yang diberikan badan
tersebut adalah Lapak Asik, yakni layanan secara fisik tapi tanpa tatap muka langsung.

"Dalam kondisi saat ini BPJAMSOSTEK harus mengutamakan kepuasan peserta, agar cashflow
dunia usaha dapat terjaga," ujarnya.

Melalui PP 49/2020, Presiden Joko Widodo mengatur sejumlah penyesuaian iuran, yakni
kelonggaran batas waktu pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) setiap bulannya. Pemerintah pun mengatur keringanan
iuran JKK dan Jaminan Kematian (JKm).

Pemerintah memberlakukan keringanan iuran JKK dan JKm sebesar 99 persen, sehingga peserta
haya perlu membayarkan hingga 1 persen iurannya. Selain itu, terdapat penundaan iuran JP
dengan sejumlah ketentuan.

"Mekanisme pemberian keringanan iuran JKK dan iuran JKm diberikan secara langsung oleh BPJS
Ketenagakerjaan tanpa permohonan. Mekanisme keringanan iuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan,"
tertulis dalam aturan tersebut.

Selain itu, Pasal 18 PP 49/2020 mengatur bahwa penundaan sebagian iuran diberikan kepada
pemberi kerja dan pekerja skala usaha menengah dan besar yang memenuhi sejumlah syarat.
Beberapa di antaranya adalah yang kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan usahanya
terganggu akibat Covid-19 dan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJAMSOSTEK..

142