Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 144
Judul Pemerintah Sebut RUU Cipta Kerja Takkan Ambil Alih Kewenangan
Pemda
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1389737/pemerintah-sebut-ruu-cipta-
kerja-takkan-ambil-alih-kewenangan-pemda
Jurnalis Muhammad Hendartyo
Tanggal 2020-09-24 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Yang kita lakukan adalah, kami menerapkan standar
dalam bentuk norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Namun dalam keadaaan tertentu, jika sudah
diberikan kewenangan untuk melaksanakan perizinan sesuai standar, namun tidak dilakukan,
maka harus ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini dalam bentuk pemerintah pusat
yang akan melaksanakan, dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan sesuai NSPK atau tidak
memberikan
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Nah kita saat ini denga RUU Cipta Kerja akan kami
lakukan deregulasi dan debirokratisasi
Ringkasan
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan bahwa pemerintah sedang menata kembali
kewenangan perizinan berusaha di pusat dan daerah dalam Rancangan Undang-undang Cipta
Kerja atau omnibus law Cipta Kerja. Dalam RUU Cipta Kerja itu, kata dia, pemerintah pusat
tidak akan mengambil alih kewenangan yang sudah ada pada pemerintah daerah.
PEMERINTAH SEBUT RUU CIPTA KERJA TAKKAN AMBIL ALIH KEWENANGAN
PEMDA
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan bahwa pemerintah sedang
143
