Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 133
Jadi, yang mendapat keringanan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 ini
sebenarnya pihak perusahaan. Tujuannya untuk meringankan tekanan cashflow dan menjamin
keberlangsungan usaha yang selama ini tertekan pandemi COVID-19.
"Tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta, serta menjaga
kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan
kelangsungan usaha," ucapnya.
Untuk diketahui, dari 4 program BPJS Ketenagakerjaan hanya 2 program yang pembayarannya
melibatkan pekerja, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Besaran iuran JHT setiap bulannya adalah 5,7% dari gaji yang diterima pekerja, dengan rincian
2% dibayar oleh pekerja dan 3,7% dibayar perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan iuran
untuk JP sebesar 3% dari gaji, yang terdiri dari 2% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayar
oleh peserta melalui sistem potong gaji setiap bulan.
Iuran JHT dan JP tidak ikut mendapat keringanan. Hanya saja, untuk JP, perusahaan yang
omzetnya terdampak di atas 30% bisa mengajukan penundaan pembayaran hingga 99%.
Namun sisa penundaan harus tetap dibayarkan sekaligus atau bertahap kepada BPJS
Ketenagakerjaan mulai 15 Mei 2021 dan harus selesai paling lambat 15 April 2022. Dengan
begitu dipastikan tidak akan mengurangi saldo JP peserta.
"Hanya ditunda tetapi tetap wajib dibayarkan. Sisa 99% yang ditunda dibayarkan sekaligus atau
bertahap, dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April
2022," tuturnya.
(zlf/zlf) .
132
