Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

"Alhamdulillah, dari seluruh pasal mungkin kalau saya persentasekan sudah 95% telah disepakati
di tingkat panja, hanya beberapa ada materi pending . Insya Allah akan kita selesaikan dan
mudah-mudahan besok kita bisa masuk ke klaster yang terakhir bab 4 tentang ketenagakerjaan,"
kata Supratman dalam diskusi virtual yang ditayangkan live streaming Youtube ILUNI UI, Kamis
(24/9). Supratman mengatakan, poin-poin yang telah dibahas diantaranya terkait konsepsi dasar
kerangka pola pemanfaatan ruang yang selama ini dinilai terdapat persinggungan antar sektor.
Kemudian, terkait izin lingkungan. Ia mengatakan, izin lingkungan tidak dihapus karena adanya
perizinan berbasis risiko ( risk based approach ).
Selain itu, adanya kebijakan afirmasi bagi usaha mikro dan kecil. Serta soal kewenangan
pemerintah daerah. Ia menyebut, dalam rancangan UU omnibus law, kewenangan pemerintah
daerah di rancangannya itu ditarik ke pemerintah pusat. Namun, akhirnya disepakati bahwa
sesuai pasal 18A UUD 1945, kewenangan itu sifatnya atributif dan itu melekat.

"Oleh karena itu kita kembalikan seluruh kewenangan-kewenangan pemerintah daerah," ujar
Supratman.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, RUU Cipta Kerja diharapkan ke depan bisa
menjadi transformasi ekonomi Indonesia.

Kata Elen, terdapat beberapa hal yang telah dibahas. Seperti integrasi tata ruang baik baik di
darat, laut, termasuk kawasan hutan. RUU Cipta Kerja akan mendorong percepatan RDTR
(rencana detail tata ruang) dalam bentuk digital.

Kemudian, terkait persetujuan lingkungan, Elen menyebut, tidak dihilangkannya analisa dampak
lingkungan (amdal). Akan tetapi hanya menyederhanakan proses tanpa menghilangkan esensi
perlindungan terhadap daya dukung lingkungan dan lingkuangan hidup itu sendiri.

Ia juga mengatakan, adanya perizinan berbasis risiko ( risk based approach ). Yakni perizinan
yang dikategorikan berdasarkan risikonya. Elen menyebut, yang perlu izin adalah perizinan
berusaha berbasis risiko tinggi. Jika risikonya resikonya menengah atau menengah tinggi adalah
dengan pemenuhan standar.

Sedangkan untuk risiko rendah seperti UMK cukup dengan pendaftaran melalui OSS (online
single submission). Dengan demikian sudah teregister dan mendapatkan semacam lisensi atau
perizinan dari pemerintah pusat.

Elen mengatakaan, RUU Cipta Kerja memperhatikan UMKM dan korperasi. Telah disepakati untuk
memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk afirmatif dan
dukungan serta adanya semacam kemitraan dengan badan usaha besar, Selanjutnya, terkait
pencabutan peraturan daerah (perda). Elen bilang, proses pencabutan perda tetap menghormati
putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ke depannya, untuk mengatur pengaturan, pemerintah
pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.

"Jadi usulan yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada Februari lalu sudah disepakati
pencabutan perda itu tetap mengikuti mekanisme di dalam putusan MK. Jadi tidak dibatalkan
oleh presiden tapi mengkuti mekanisme yang ada," ucap dia.

Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan,
banyaknya aturan dan regulasi saat ini membuat investasi terkendala. Ia menilai banyaknya
regulasi yang tumpang tindih dan harus segera disempurnakan.

"Jadi ini akan dipangkas, disederhanakan, diseleraskan sehingga ini akan membuat iklim
investasi kita akan menjadi lebih baik harapannya. Kita lihat memang cukup banyak ya aturan
regulasi di Indonesia pada saat ini," kata Rosan.
150