Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran
dari 2 persen menjadi 0,5 persen, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan
Pensiun sampai jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022.

Kebijakan keempat adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15
menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Namun, jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar
pada hari kerja sebelum tanggal 30.

Meski iurannya turun, namun Ilyas meyakinkan bahwa tidak ada penurunan manfaat yang
diterima oleh peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan
hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan
peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan
perekonomian dan kelangsungan usaha.

Menurut Ilyas, BP Jamsostek mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftarkan tenaga
kerjanya untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat
terjangkau.

"Kami berharap relaksasi iuran juga dapat mendorong peningkatan jumlah kepesertaan serta
ketertiban peserta dalam membayar iuran , karena dengan iuran yang menjadi sangat murah
dan manfaat yang didapatkan sangat lengkap," tutur Ilyas.

Data sebenarnya Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Haiyani Rumondang dalam pidatonya
mengimbau kepada para pemberi kerja untuk memanfaatkan kebijakan relaksasi iuran program
Jamsostek ini dengan melaporkan data yang sebenarnya kepada BP Jamsostek .

"Selain itu, bagi yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya
sehingga terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Jamiman Sosial DPN Apindo Soeprayitno menekankan agar dalam
pelaksanaan kebijakan ini BP Jamsostek memberikan tata cara yang mudah bagi pemberi kerja
demi mengedepankan kepuasan peserta sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan.

"Hal itu juga untuk meringankan tekanan cashflow perusahaan yang selama ini tertekan akibat
pandemi Covid-19 ," tuturnya.

Soeprayitno menyayangkan pemerintah terlambat memberikan bantuan relaksasi program
jaminan ketenagakerjaan bagi dunia usaha. Menurut dia, stimulus itu sejatinya telah diusulkan
sejak April lalu atau sebulan setelah kasus virus corona masuk ke Indonesia, namun baru
diwujudkan pada akhir Agustus.

"Dunia usaha masih menyayangkan peraturan ini agak telat karena perlu waktu lima bulan
sampai dicairkan," ujarnya.
Ilyas mengatakan, sejak peraturan tersebut resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada
akhir Agustus lalu, BP Jamsostek langsung bergerak cepat untuk melakukan sosialiasi kepada
para pemberi kerja. Hal itu guna memberikan pemahaman terkait bentuk relaksasi dan tata
cara untuk mendapatkannya.

"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional,"
ujarnya.***.

88