Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 94
Judul Omnibus Law Cipta Kerja Rombak Perhitungan Upah Pekerja
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/09/24/320/2283223/omnibus-
law-cipta-kerja-rombak-perhitungan-upah-pekerja
Jurnalis Rina Anggraeni,
Tanggal 2020-09-24 18:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahyu Utomo (Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kemenko Perekonomian) Upah ini juga menjadi salah satu area dalam Omnibus Law. Kami
memiliki tim di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang biasanya memantau tentang
batasan gaji
negative - Wahyu Utomo (Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kemenko Perekonomian) Jadi menurut saya kita tidak bisa hanya melihat gaji tapi juga potensi
masyarakat Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan terkait birokrasi
positive - Wahyu Utomo (Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kemenko Perekonomian) Ini cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor
swasta dan pejabat pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi
Ringkasan
Pemerintah akan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Adapun dalam Omnibus Law diatur juga mengenai ketenagakerjaan termasuk upah yang akan
turut diperbaiki. Pemerintah pun akan terus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang
salah satunya melalui pelatihan vokasi.
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA ROMBAK PERHITUNGAN UPAH PEKERJA
JAKARTA - Pemerintah akan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Adapun dalam Omnibus Law diatur juga mengenai ketenagakerjaan termasuk upah yang
akan turut diperbaiki.
"Upah ini juga menjadi salah satu area dalam Omnibus Law. Kami memiliki tim di pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat yang biasanya memantau tentang batasan gaji," ujar Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu
Utomo di Jakarta, Kamis (24/9/2020).
93
