Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 97
Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus menghasilkan empat
kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.
Salah satu kesepakatannya, yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian
kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian
hubungan industrial mesti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden KSPI, Said Iqbal, berharap aspirasi serikat buruh betul-betul didengarkan DPR dan
disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Namun di lain sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.
Klaster ketenagakerjaan ini menjadi bagian dalam RUU Cipta Kerja yang dibahas paling akhir.
Sementara, diketahui ada 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja.
Sejak awal, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan
karena dianggap kontroversial.
96
