Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 96

Judul               Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster
                                    Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/18060621/jumat-
                                    besok-dpr-dan-pemerintah-mulai-bahas-klaster-ketenagakerjaan-di-ruu
                Jurnalis            Tsarina Maharani
                Tanggal             2020-09-24 18:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Besok jam 10 (pagi), terbuka



              Ringkasan
              Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  dan  pemerintah  mengagendakan  pembahasan  klaster
              ketenagakerjaan  dalam  draf  omnibus  law  RUU  Cipta  Kerja,  Jumat  (25/9/2020)  besok.  Wakil
              Ketua  Baleg  DPR,  Willy  Aditya,  mengatakan  agenda  rapat  dimulai  pukul  10.00  WIB.  Ia
              memastikan rapat digelar terbuka.



              JUMAT BESOK, DPR DAN PEMERINTAH MULAI BAHAS KLASTER KETENAGAKERJAAN
              DI RUU CIPTA KERJA

              JAKARTA, - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan pembahasan klaster
              ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (25/9/2020) besok.
              Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, mengatakan agenda rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Ia
              memastikan rapat digelar terbuka.

              "Besok jam 10 (pagi), terbuka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

              Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja memang terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai
              pihak telah menyuarakan penolakan.
              Hak-hak pekerja, seperti cuti dan libur, dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.

              Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
              buruh  sebagai  respons  atas  penolakan  massa  buruh  dan  pekerja  terhadap  klaster
              ketenagakerjaan.


                                                           95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101