Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 108
Judul Buruh minta upah minimum Jabar dan Banten direvisi
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-minta-upah-minimum-jabar-
dan-banten-direvisi
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2020-11-08 16:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UMP Jabar dan Banten
harus direvisi mengikuti PP nomor 78 tahun 2015tentang Pengupahan, bukan SE Menaker
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Harus ada kenaikan UMK
dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Ringkasan
Buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat dan Banten direvisi. Kedua provinsi
tersebut tak menaikkan UMP pada tahun 2021 mendatang. Hal itu senada dengan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan sebelumnya.
"UMP Jabar dan Banten harus direvisi mengikuti PP nomor 78 tahun 2015tentang Pengupahan,
bukan SE Menaker," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat
dihubungi Kontan.co.id, Minggu (8/11).
BURUH MINTA UPAH MINIMUM JABAR DAN BANTEN DIREVISI
Buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat dan Banten direvisi. Kedua provinsi
tersebut tak menaikkan UMP pada tahun 2021 mendatang. Hal itu senada dengan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan sebelumnya.
"UMP Jabar dan Banten harus direvisi mengikuti PP nomor 78 tahun 2015tentang Pengupahan,
bukan SE Menaker," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat
dihubungi Kontan.co.id, Minggu (8/11).
Berdasarkan PP tersebut, penghitungan UMP dilihat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi. Data yang digunakan menggunakan data yang berlangsung dari September 2019
hingga September 2020.Kedua provinsi tersebut dinilai mampu untuk menaikkan UMP untuk
107
