Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 124
Judul 6 Fakta UMP 2021 Tak Naik, Nomor 5 Berisiko PHK Massal
Nama Media okezone.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/11/07/320/2305893/6-fakta-
ump-2021-tak-naik-nomor-5-berisiko-phk-massal
Jurnalis Giri Hartomo,
Tanggal 2020-11-08 11:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Apindo Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum) Kami menyayangkan karena para
Gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak akan melakukan gugatan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2021. UMP 2021 akan sama dengan tahun ini. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
(SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). Adapun, beberapa daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan
Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah minimum (UM) tahun 2021 yang telah
menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.
6 FAKTA UMP 2021 TAK NAIK, NOMOR 5 BERISIKO PHK MASSAL
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021. UMP 2021 akan sama dengan tahun ini. Keputusan tersebut tertuang dalam
Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Adapun, beberapa daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka
persiapan penetapan upah minimum (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan
akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.
Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Dari 18 nama tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi yang paling tinggi. Adapun UMP pada tahun
depan untuk Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4,2 juta.
123
