Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 119
KEMNAKER SAMBUT POSITIF, KASUS KETENAGAKERJAAN SIDANG ILO DITUTUP
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyamput positif kasus ketenagakerjaan
Indonesia yang didaftarkan dan diadukan oleh International Union Food (IUF) sejak tahun 2018
ke ILO Geneva dinyatakan selesai.
Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengikuti sidang Governing Body ILO ke-340 yang
dimulai setiap petang sampai dini hari melalui zoom pada setiap hari. Dan salah satu hasil Sidang
Governing Body ILO ke-340 November 2020 ini adalah ditutupnya Kasus No. 3305.
"Alhamdulillah per hari ini kasus tersebut sudah dinyatakan closed (ditutup) dan selesai," kata
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, Jumat (6/11/2020).
Bahkan menurut Anwar Sanusi, ILO Geneva sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Indonesia,
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan karena sejak 2018 telah menjawab dan mengcounter
semua tuduhan-tuduhan IUF dengan cara yang sangat baik, elegan, dan dengan didukung data
yang akurat dan lengkap.
Anwar Sanusi menceritakan, kasus tersebut dilaporkan oleh IUF ke ILO pada Februari 2018
dengan tuduhan telah terjadi pelanggaran kebebasan berserikat di PT Champ Resto Indonesia
(CRI). Tuduhan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi terhadap anggota
serikat pekerja di CRI, yang semena-mena dan Pemerintah Indonesia dituduh melakukan
keberpihakan kepada PT CRI.
Lebih lanjut, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro
Putri, menjelaskan bahwa sejak 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten berjuang
untuk menyanggah segala tuduhan di kasus tersebut dengan memberikan penjelasan kepada
ILO Geneva beserta bukti-bukti dan data hingga akhirnya Komite Kebebasan Berserikat ILO
Geneva menerima dan memahami penjelasan dan sanggahan dari pemerintah Indonesia bahwa
kasus PHK yang dilaporkan telah memiliki putusan hukum di Indonesia dan para pihak
berkomitmen untuk melaksanakan putusan hukum tersebut; proses mutasi yang dilakukan
adalah karena kebutuhan CRI yang sudah dikomunikasikan ke pekerja melalui dialog sosial;
sehingga mutasi bukan karena alasan keanggotaan dalam serikat pekerja.
"Komite Kebebasan Berserikat di ILO Geneva mengapresiasi bahwa pemerintah Indonesia telah
melakukan sejumlah pertemuan, dialog sosial yang produktif dan memfasilitasi penyelesaian di
dalam negeri," kata Indah.
Komite Kebebasan Berserikat di ILO juga, sambungnya, percaya dengan kebijakan dan
komitmen terus menerus dari pemerintah (Kemnaker) untuk menjamin kebebasan berserikat
dan berunding bersama di Indonesia.
118
