Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 209
Ida menyebut ada perbedaan bahasa antara tidak naik dengan maksud sebenarnya, yaitu
memastikan bahwa upah minimum 2021 tidak akan turun dibandingkan dengan jumlah tahun
ini.
APA TUJUAN MENAKER KELUARKAN SURAT EDARAN MINTA GUBERNUR TAK
NAIKKAN UMP 2021?
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, membantah bahwa edaran tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021 melarang kenaikan UMP.
Sebaliknya, dalam surat edaran tersebut diklaim untuk memastikan bahwa jumlah UMP 2021
yang dikeluarkan kepala daerah tidak akan turun daripada tahun ini.
Ida menyebut ada perbedaan bahasa antara tidak naik dengan maksud sebenarnya, yaitu
memastikan bahwa upah minimum 2021 tidak akan turun dibandingkan dengan jumlah tahun
ini.
"Ini bahasanya beda kalau tidak menurunkan dengan bahasa tidak naik itu beda, makanya
bahasanya adalah upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020," kata Ida dilansir
dari Antara, Sabtu (7/11/2020).
Ida menegaskan bahwa Surat Edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan
UMP 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimaksudkan agar
perusahaan tetap mempertimbangkan perlindungan upah terhadap pekerja di tengah pandemi
yang berdampak pada ekonomi.
Keputusan itu diambil karena pandemi menyebabkan dampak yang signifikan terhadap daya
ekonomi masyarakat secara umum.
Sebelumnya, edaran dari Ida memastikan bahwa UMP 2021 tidak akan mengalami kenaikan atau
tetap sama dengan 2020. Keputusan itu dilatarbelakangi Covid-19 yang memukul ekonomi dan
berdampak pada kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja, termasuk upah.
Langkah itu diambil untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja
serta menjaga kelangsungan usaha, dengan melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP
pada situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Namun, keputusan final berada di tangan masing-masing kepala daerah. Sejauh ini terdapat lima
provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2021, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa
Timur, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.
Terkait dengan keputusan lima gubernur itu, Ida mengutarakan keyakinannya bahwa pemerintah
daerah melakukannya setelah mempertimbangkan dengan bijak kondisi keberlangsungan usaha
di daerah masing-masing.
"Saya percaya bahwa para gubernur juga mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan,"
demikian kata Ida.
208
