Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Setiap pekerja menerima pencairan BLT sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan atau
totalnya sebesar Rp 2,4 juta. Namun, pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga
dalam 1 kali pencairan, pekerja menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72 juta
pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun. Proses validasi dan verifikasi subsidi gaji
karyawan dilakukan baik di Kemenaker maupun BP Jamsostek.

BLT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan salah satunya untuk meningkatkan daya beli pekerja.
Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja.

"Bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus
memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Jadi ini salah satu
cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada," jelas Ida.

"Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah,
mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah,"
kata Ida lagi.

Ida menjelaskan, penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda. Pasalnya, pada termin kedua
ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat rekomendasi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan evaluasi data oleh DJP Kemenkeu.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima,"
ujar dia.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini data penerima subsidi gaji Rp 600.000 termin pertama dalam
tahap evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP).

Lebih lanjut kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima subsidi gaji
sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

"Bagaimana dengan pencairan tahap kedua? Setelah kami mencairkan tahap pertama atas
rekomendasi KPK kami perlu memadankan data penerima dengan data wajib pajak di
Kementerian Keuangan," ujar dia.

"Sekarang dalam proses pemadanan data. Untuk memastikan bahwa penerima program subsidi
upah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, harus upah yang di bawah Rp 5
juta," sambung Ida.

Dia menargetkan evaluasi data penerima program BLT subsidi gaji gelombang 2 yang dilakukan
oleh DJP Kemenkeu akan dituntaskan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan hari ini atau besok (padanan data) sudah bisa selesai. Begitu data itu selesai
dikonfirmasi langsung kami salurkan," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

212