Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 210
Ida juga merespons terkait keputusan beberapa pemerintah daerah yang tidak mengikuti surat
edaran mengenai penetapan upah minimum 2021.
Dia berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala
daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujar Ida beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut
dia, keputusan penetapan upah minimum 2021 merupakan ranah dari para gubernur.
"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujar dia.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP 2021 sama dengan tahun
ini.
209
