Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 241

Ringkasan

              Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
              dapat  dipertanggungjawabkan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  meluncurkan  Satu
              Data Ketenagakerjaan (SDK). Melalui SDKini juga data akan makin mudah diakses dan dibagikan
              serta dikelolasecarabersama.

              "Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi
              pusat dan instansi daerah," ujar Menaker Ida Fauziyah.



              AKSES PELUANG KERJA SEMAKIN MUDAH

              Pemerintah  telah  membuka  program  Kartu  Prakerja  gelombang  11  yang  diharapkan  dapat
              memenuhi target jumlah peserta tahun 2020, yakni sebanyak 5,6 juta peserta. Selain pencapaian
              target  peserta  yang  sudah  ditentukan,  tujuan  sesungguhnya  dari  program  ini  adalah  dapat
              membantu masyarakat tetap berpenghasilan di tengah pandemi.

              Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi dapat mendapat pekerjaan kembali ataupun
              dapat berwirausaha sendiri. Sesuai dengan survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu
              Prakerja (PMO).dari 293.255 penerima Kartu Prakerja hingga Oktober2020 sudah ada kenaikan
              hingga 25% dari Februari 2020.

              Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
              dapat  dipertanggungjawabkan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  meluncurkan  Satu
              Data Ketenagakerjaan (SDK). Melalui SDK ini juga data akan makin mudah diakses dan dibagikan
              serta dikelola secara bersama.

              "Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi
              pusat dan instansi daerah," ujar Menaker Ida Fauziyah.

              Dia mengatakan SDK adalah kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
              menghasilkan  data  ketenagakerjaan  yang  akurat,  mutakhir,  terpadu,  dan  dapat
              dipertanggungjawabkan  serta,  mudah  diakses  dan  dibagipakaikan  antara  instansi  pusat  dan
              instansi  daerah  melalui  pemenuhan  standar  data,  metadata,  interoperabilitas  data,  dan
              penggunaan kode referensi atau data induk.

              "Melalui  Permenaker  No  15  Tahun2029  tentang  satu  data  ketenagakerjaan  yang  baru  saja
              disahkan dan diberlakukan, tata kelola data ketenagakerjaan semakin disempurnakan," kata Ida.

              Secara  terperinci  Menaker  menjelaskan  empat  tujuan  diberlakukannya  SDK.  Pertama,
              mewujudkan  ketersediaan  data  ketenagakerjaan  yang  terstandar,  akurat,  mutakhir,  terpadu,
              dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan evaluasi, serta pengendalian pembangunan
              sektor ketenagakerjaan.

              Kedua,  mendorong  keterbukaan  dan  transparansi  data  ketenagakerjaan  sehingga  tercipta
              perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor

              ketenagakerjaan yang berbasis pada data. Ketiga, meningkatkan kualitas dan integritas data
              ketenagakerjaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan. Keempat,
                                                           240
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246