Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Judul Kami Gugat Berlakunya Lagi Sistem Upah Murah
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis NDA
Tanggal 2020-11-09 04:33:00
Ukuran 259x168mmk
Warna Warna
AD Value Rp 69.930.000

News Value Rp 209.790.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Seluruh pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan, mengenai karyawan kontrak, upah minimum,
pesangon dan sebagainya. Banyak sekali yang kami ajukan untuk uji materi ke MK. Gugatan
kami sekitar 300 halaman. Antara lain, kami menggugat berlakunya lagi sistem upah murah.

Dihilangkannya UMSK dan UMSP, sangat jelas menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin
sektor industri otomotif, seperti Toyota, Astra dan lain-lain, atau sektor pertambangan seperti
Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, upah minimumnya sama dengan pabrik kerupuk atau
baju.

KAMI GUGAT BERLAKUNYA LAGI SISTEM UPAH MURAH

Apa saja vang diuji kc MK?

Seluruh pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan. Mengenai karyawan kontrak, upah minimum,
pesangon dan sebagainya. Banyak sekali yang kami ajukan untuk uji materi ke MK. Gugatan
kami sekitar 300 halaman. Antara lain, kami menggugat berlakunya lagi sistem upah murah.

Tolong sebutkan beberapa contoh yang akan diuji kc MK...
Misalnya Pasal 88 C Ayat I soal sistem upah. Ini menyebabkan berlakunya kembali sistem upah
murah. Pasal 88 C Ayat 1 menyebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Pasal 88 C Ayat 2 menyebutkan, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu. Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh.

Kenapa?

Karena, frasa "dapat" dalam penetapan UMK, berarti bukan kewajiban. Jadi, bisa saja gubernur
tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya upah murah.

Tolong kasih contoh...

35