Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Dua jenis pengujian Undang-Undang itu, merupakan hak konstitusi yang harus kita hormati.
Saya pun menghormatinya. Apalagi, pengujian ini ke MK sesuai saran DPR dan Pemerintah
kepada organisasi buruh atau pekerja.

Ketika organisasi pekerja mengambil langkah judicial review, tentunya langkah tersebut sah-sah
saja secara hukum. Saya rasa, DPR dan Pemerintah juga menghormatinya.

Buruh menga jukan judicial review karena banyak pasal yang dianggap merugikan mereka.
Misalnya, upah minimum sektoral yang dihapus...

Jika hilangnya upah minimium berdasarkan sektor dianggap merugikan pekerja, silakan itu diuji
di MK. Ada sektor-sektor yang menurut buruh seharusnya dihargai lebih tinggi karena butuh
keterampilan lebih tinggi, atau risiko lebih tinggi. Ini pun akan diuji di MK. Saya menghargai hak
untuk menguji ini. Demikian juga pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang
menurut pekerja merugikan mereka, silakan untuk diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Saya
menghormatinya.
Karena banyak pasal yang merugikan pekerja, KSPI pun minta agar DPR melakukan legislative
review. Bagaimana pandangan Anda?

Legislative review adalah upaya hukum ke lembaga legislatif, atau lembaga lain yang memiliki
kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya,
legislative review bisa menjadi salah satu upaya perbaikan peraturan perundangan.

KSPI meminta DPR untuk melakukan legislative review, dengan target terjadi perubahan pasal
dalam Undang-Undang Ciptaker yang dianggap bermasalah. Ini pun hak warga negara. Saya
menghormatinya juga.

Pasal-pasal itu bisa diperbaiki?
Intinya begini, terkait upaya perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan buruh atau
pekerja, menjadi pasal atau ayat yang lebih baik, usaha KSPI ini wajar saja. Karena,

wajar organisasi pekerja ingin mengupayakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para
pekerja dalam tiga hal. Yaitu: job security atau kepastian kerja, income security atau
perlindungan pendapatan, dan social security atau jaminan sosial. Silakan saja jika ingin
mengupayakan itu melalui legislative review.

Apakah Anda mendukung atau tidak mendukung langkah buruh mengajukan uji materi ke MK
maupun legislative review ke DPR?

Saya tidak bicara mendukung atau tidak mendukung. Tapi, saya menghargai dan memahami
jika masyarakat menempuh judicial review ke MK, dan meminta legislative review ke DPR.

Contoh lain yang digugat adalah soal karyawan kontrak atau PKVVT. UU Ciptaker dinilai
menghilangkan batas waktu kontrak. Bagaimana pandangan Anda?
Silakan (digugat-red) jika status kontrak dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dinilai
merugikan buruh. Sudah ada jalur konstitusi untuk menggugatnya melalui MK.

Saya menghargai pandangan buruh, bahwa dengan status kontrak, mereka tidak mendapatkan
hak-hak sebagaimana yang didapatkan pekerja tetap, seperti pesangon ketika masa kerja habis,
THR, bonus tahunan, cuti dan lain-lain. Sekali lagi, silakan diuji di MK dan saya menghormati
nya. nda

39