Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 43
Hai tersebut, lanjut Elly, diperparah dengan penyusunan hingga pengesahan UU Ciptaker yang
tanpa konsultasi bermartabat dengan kelompok buruh sebagai pemilik hak konstitusional
Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal.
la menyatakan, UU Ciptaker, khususnya dalam Klaster Ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal
yang merugikan kaum buruh. Inilah yang membuat para pekerja menuntut agar UU Ciptaker
dicabut atau dibatalkan.
Lantas, apa saja pasal-pasal yang dianggap merugikan para buruh dalam UU Ciptaker? Bukankah
Pemerintah sudah beberapa kali menjelaskan, UU itu tidak merugikan para buruh? Bagaimana
pula pandangan DPR mengenai gugatan ini? Berikut wawancaranya.
42
