Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 42
Judul Pandangan Pekerja & DPR Tentang Pengujian Undang-Undang Ciptaker
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis *
Tanggal 2020-11-09 04:33:00
Ukuran 114x331mmk
Warna Warna
AD Value Rp 71.820.000
News Value Rp 215.460.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Tak lama berselang, berbagai serikat pekerja
mengajukan judicial review (uji materi) UU Ciptaker.
Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa mengawali gugatan terhadap
UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 5 November 2020. Gugatan ini diwakili
Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.
Mereka berpendapat, UU Ciptaker merugikan hak konstitusional pekerja atau buruh.
PANDANGAN PEKERJA & DPR TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTAKER
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Tak lama berselang, berbagai serikat pekerja
mengajukan judicial review (uji materi) UU Ciptaker.
Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa mengawali gugatan terhadap
UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 5 November 2020. Gugatan ini diwakili
Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.
Mereka berpendapat, UU Ciptaker merugikan hak konstitusional pekerja atau buruh.
Kemudian, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI)
menyusul mendaftarkan uji materiil UU Ciptaker ke MK pada Jumat, 6 November.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, permohonan gugatan ini juga meliputi uji formil.
Elly menjelaskan, gugatan diajukan lantaran UU Ciptaker memangkas hak konstitusional buruh
dan serikat buruh. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada Undang-Undang di
bidang ketenagakerjaan, tetapi isinya merampas hak-hak dasar buruh.
41
