Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Kita ambil contoh, Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat Rp 1,8 juta. Sedangkan UMK
Bekasi (Jawa Barat) sebesar Rp 4,2 juta. Jika hanya UMP yang ditetapkan, maka upah minimum
di Bekasi akan turun.

Dengan kata lain, berlakunya Un-dang-Undang Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah
murah. Hal yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah 75 tahun merdeka.

Bagaimana dengan upah minimum sektoral?

Upah minimum berdasarkan sektor di wilayah provinsi atau kabupaten/
kota (UMSPdan UMSK) dihilangkan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, menghapus Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Apa akibat dari penghapusan pasal itu?

Dihilangkannya UMSK dan UMSP, sangat jelas menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin
sektor industri otomotif, seperti Toyota, Astra dan lain-lain, atau sektor pertambangan seperti
Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, upah minimumnya sama dengan pabrik kerupuk atau
baju.

Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi
nilai tambah tiap-tiap industri terhadap negara. Karena itu, KSPI meminta agar Upah Minimum
Sektoral tetap ada.

Mengenai nasib pekerja kontrak bagaimana?

Masalah karyawan kontrak atau PKW'T (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Undang-Undang
Ciptaker menghilangkan periode batas waktu

kontrak, yang terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak pekerja berulang-ulang, terus-
menerus tanpa batas periode PKWT. Dengan demikian, PKW'T bisa diberlakukan seumur hidup
tanpa pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Berarti, tidak ada job security atau kepastian
bekerja.

Bagaimana mengenai PKWT dalam Undang-Undang sebelumnya?

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKWT dibatasi maksimal lima tahun, dan
maksimal tiga periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal lima
tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap, apabila
mempunyai kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan. Tapi, Undang-Undang Ciptaker
menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut.

Soal pesangon juga Anda uji di MK. Ceritakan dong.
Undang-Undang Ciptaker mengurangi nilai pesangon pekerja atau buruh. Dari 32 bulan upah,
menjadi 25. Sebanyak 19 bulan dibayar pengusaha, dan enam bulan melalui Jaminan Kehilangan
Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini jelas merugikan, karena nilai jaminan
hari tua dan jaminan pensiun buruh masih kecil dibandingkan beberapa negara ASEAN.
Misalnya?

Bandingkan dengan Malaysia. Di sana, jumlah pesangon antara lima sampai enam bulan upah.
Tetapi, nilai iuran jaminan hari tua dan pensiun buruh Malaysia mencapai 23 persen. Sedangkan
buruh Indonesia, nilai pensiunnya hanya 8,7 persen. nda

36