Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sikap berbeda dengan pemerintah pusat
dengan tetap menaikkan Upah Minimum Provinisi (UMP) di Jateng. Ganjar menaikkan UMP
Jateng yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021, atau naik sebesar 3,27
persen.

Namun keputusan Ganjar ini justru membuat sejumlah kalangan pengusaha akan menggugat
Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menilai, Ganjar tidak menjalankan
asas-asas pemerintahan yang baik.

PENGUSAHA JATENG GUGAT GANJAR PRANOWO GARA-GARA UMP 2021

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sikap berbeda dengan pemerintah pusat
dengan tetap menaikkan Upah Minimum Provinisi (UMP) di Jateng. Ganjar menaikkan UMP
Jateng yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021, atau naik sebesar 3,27
persen.

Namun keputusan Ganjar ini justru membuat sejumlah kalangan pengusaha akan menggugat
Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menilai, Ganjar tidak menjalankan
asas-asas pemerintahan yang baik.

Dianggap rugikan dunia usaha yang masih terpurukKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Jateng Frans Kongi menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan pengajuan gugatan. Keputusan
Ganjar, kata dia, membuat dunia usaha kian dalam kondisi kesulitan saat ini. "Merugikan bagi
dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk," ujar Frans.

Frans mengatakan, keputusan Ganjar menaikkan UMP bertentangan dengan Permenaker No. 18
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ganjar juga mengambil langkah berbeda dengan
pemerintah pusat.Padahal penolakan kenaikan UMP telah dituangkan Menaker dalam surat
edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Patut diduga bahwa Gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik," tutur
dia.

Ganjar minta perusahaan transparan Menanggapi hal tersebut, Ganjar meminta pengusaha
mengedepankan komunikasi. Ia juga berharap perusahaan bisa jujur dengan kondisi mereka.

"Kalau mereka perusahaannya untung maka kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi
silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa
mengerti kok kondisinya," jelas dia.

Terkait gugatan, Ganjar mengatakan itu adalah hak dari Apindo. "(Gugatan) itu haknya Apindo
sih ya. Tapi kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum selesai. Belum selesai karena
setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh dan pengusaha bisa buka-
bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi," tutur dia.

384