Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 387

Judul             Pencairan BLT Rp1,2 Juta Gelombang 2 Pakai Rekomendasi KPK

                Nama Media        okezone.com
                Newstrend         Santunan Pegawai Swasta

                Halaman/URL  https://economy.okezone.com/read/2020/11/06/320/2305207/pencairan-
                                  blt-rp1-2-juta-gelombang-2-pakai-rekomendasi-kpk

                Jurnalis          Michelle Natalia,
                Tanggal           2020-11-06 12:37:00

                Ukuran            0
                Warna             Warna

                AD Value          Rp 17.500.000
                News Value        Rp 52.500.000
                Kategori          Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan           Korporasi
                Sentimen          Positif



              Narasumber


              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Jadi  atas  rekomendasi  KPK,  datanya  akan  kami  padankan
              dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kami bisa melihat mana yang memang layak
              menerima subsidi dan mana yang tidak layak

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi kalau datanya sudah clean and clear, Kemnaker bisa lanjut
              ke proses selanjutnya, dan segera memproses transfernya pekan ini




              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan sesuatu hal berbeda dalam
              proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin II atau gelombang II.

              Dia mengatakan, karena ada rekomendasi dari KPK yang mengharuskan Kemnaker memadankan
              data penerima dengan data wajib pajak.



              PENCAIRAN BLT RP1,2 JUTA GELOMBANG 2 PAKAI REKOMENDASI KPK

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan sesuatu hal berbeda dalam
              proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin II atau gelombang II.


              Dia mengatakan, karena ada rekomendasi dari KPK yang mengharuskan Kemnaker memadankan
              data penerima dengan data wajib pajak.



                                                           386
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392