Page 389 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 389

Judul               Catat! Data Wajib Pajak Jadi Penentu Penerima BLT Gaji Termin II

                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta

                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/222056/34/catat-data-wajib-pajak-
                                    jadi-penentu-penerima-blt-gaji-termin-ii-1604639506

                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2020-11-06 12:35:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber


              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi, atas rekomendasi KPK, datanya akan kami padankan
              dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kami bisa melihat mana yang memang layak
              menerima subsidi dan mana yang tidak layak,

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi kalau datanya sudah clean and clear, Kemnaker bisa lanjut
              ke proses selanjutnya, dan segera memproses transfernya pekan ini




              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan,  ada  hal  yang  berbeda  dalam
              pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji termin II. Hal
              ini  karena  ada  rekomendasi  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  mengharuskan
              Kementerian Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan data wajib pajak.



              CATAT! DATA WAJIB PAJAK JADI PENENTU PENERIMA BLT GAJI TERMIN II

              - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada hal yang berbeda dalam
              pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji termin II. Hal
              ini  karena  ada  rekomendasi  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  mengharuskan
              Kementerian Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan data wajib pajak.

              "Jadi,  atas  rekomendasi  KPK,  datanya  akan  kami  padankan  dengan  data  di  BPJS
              Ketenagakerjaan, sehingga kami bisa melihat mana yang memang layak menerima subsidi dan

                                                           388
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394