Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 396
Pasalnya, Emil, sapaan akrabnya, jumlah PHK sudah cukup tinggi di Jawa Barat. Data yang
dimilikinya, hampir 500 perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Jumlah itu sudah
seperempat dari 2.000 perusahaan yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau
covid-19 di Jawa Barat.
EMIL SOAL UMP JABAR TAK NAIK: JANGAN BANDINGKAN PROVINSI LAIN
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 demi
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Saat ini, UMP 2021 ditetapkan sama
dengan 2020 sebesar Rp1,81 juta per bulan.
Pasalnya, Emil, sapaan akrabnya, jumlah PHK sudah cukup tinggi di Jawa Barat. Data yang
dimilikinya, hampir 500 perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Jumlah itu sudah
seperempat dari 2.000 perusahaan yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau
covid-19 di Jawa Barat.
"Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan mem-PHK lagi dan yang dirugikan
kan buruh juga," kata Emil, dikutip Jumat (6/11).
Saat ini, Emil mencatat industri manufaktur dan jasa merupakan sektor yang paling parah
terkena dampak pandemi. Kedua sektor ini juga yang paling banyak menyumbang PHK pekerja.
Masalahnya, dua industri ini cukup banyak bermukim di Jawa Barat. Kondisi ini berbeda dengan
provinsi lain.
"Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding Jabar," ujarnya.
Mantan wali kota Bandung ini pun meminta dukungan dari semua pihak, meski tidak bisa
memuaskan semuanya. Selain itu, ia ingin kompensasi upah yang sama ini tetap bisa mendukung
pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, keputusan Emil ini sejalan dengan himbauan dari pemerintah pusat melalui Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa
Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sementara ketentuan UMP 2021 Jawa Barat tertuang di Keputusan Gubernur Jabar Nomor
561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. "Itulah
kenapa UMP Jabar tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari kementerian dan tenaga kerja,"
imbuhnya.
Kendati begitu, keputusan ini tidak diterima oleh para buruh. Ketua Umum Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK
SPSI) Roy Jinto menilai seharusnya upah minimum tetap mengacu pada survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
"Berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, ditambah
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang
395
