Page 464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 464

Ringkasan

              Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sikap berbeda dengan pemerintah pusat
              dengan tetap menaikkan Upah Minimum Provinisi (UMP) di Jateng.

              Ganjar menaikkan UMP Jateng yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021,
              atau naik sebesar 3,27 persen.

              Namun keputusan Ganjar ini justru membuat sejumlah kalangan pengusaha akan menggugat
              Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



              GANJAR DIGUGAT KE PTUN KARENA NAIKKAN UMP, INI PENJELASAN PENGUSAHA

              - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sikap berbeda dengan pemerintah pusat
              dengan tetap menaikkan Upah Minimum Provinisi (UMP) di Jateng.


              Ganjar menaikkan UMP Jateng yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021,
              atau naik sebesar 3,27 persen.

              Namun keputusan Ganjar ini justru membuat sejumlah kalangan pengusaha akan menggugat
              Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

              Mereka menilai, Ganjar tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik.

              Keputusan Ganjar, kata dia, membuat dunia usaha kian dalam kondisi kesulitan saat ini.

              "Merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk," ujar Frans.

              Frans mengatakan, keputusan Ganjar menaikkan UMP bertentangan dengan Permenaker No. 18
              Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
              tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

              Ganjar juga mengambil langkah berbeda dengan pemerintah pusat.

              Padahal  penolakan  kenaikan  UMP  telah  dituangkan  Menaker  dalam  surat  edaran  Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).

              "Patut diduga bahwa Gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik," tutur
              dia.

              Menanggapi hal tersebut, Ganjar meminta pengusaha mengedepankan komunikasi.


              Ia juga berharap perusahaan bisa jujur dengan kondisi mereka.

              "Kalau mereka perusahaannya untung maka kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi
              silakan  bicara  dengan  kami.  Kalaulah  kemudian  perusahaan  rugi  mereka  (buruh)  juga  bisa
              mengerti kok kondisinya," jelas dia.

              Terkait gugatan, Ganjar mengatakan itu adalah hak dari Apindo.


                                                           463
   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469