Page 469 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 469
PAKAR SEBUT PEMERINTAH PERLU PERHATIKAN KEMAMPUAN BURUH BELI
RUMAH
Pakar perumahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Asnawi Manaf memandang pemerintah
perlu memperhatikan kemampuan buruh/pekerja memenuhi kebutuhan pokok, berupa rumah
tinggal dengan selalu menaikkan upah minimum mereka setiap tahun.
"Kaitannya Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan
rumah tinggal merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan warga negara kita itu
mendapat rumah layak huni," kata Dr Ing Asnawi Manaf ST di Semarang, Jawa Tengah, Jumat
pagi.
Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Undip ini mengemukakan hal itu menjawab
pertanyaanmengenai penetapan UMP Jawa Tengah 2021 yang mengalami kenaikan 3,27 persen
dari Rp1.742.015,00 menjadi Rp1.798.979,00 dengan kemampuan buruh/pekerja membeli
rumah.
Meski naik sebesar itu, menurut Asnawi Manaf, buruh/pekerja akan mengalami kesulitan untuk
mendapatkan rumah murah karena biasanya pihak bank yang akan memberi pinjaman uang
dengan cicilan sebesar 30 persen dari penghasilan mereka.
"Bayangkan sekarang dipatok UMP Jateng sebesar Rp1.798.979,00. Maka kalau UMP saja,
cicilannya sebesar Rp539.693,70 per bulan," kata lulusan doktor Universitas Kassel Jerman ini.
Dengan kemampuan mencicil sebesar itu, menurut dia, tidak memungkinkan buruh/pekerja
menjangkau cicilan Rp800 ribu/bulan sebagaimana Program Inclusive Housing and Urban
Development Research Center (IHUDRC), salah satu pusat riset teknologi Fakultas Teknik Undip.
Kendati demikian Asnawi yang pernah sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip menyambut
baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena UMK harus lebih tinggi
dari UMP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88C Ayat (5). Bahkan dalam UU Cipta Kerja itu,
ada larangan mengurangi atau menurunkan upah, sebagaimana diatur dalam Pasal 191A Huruf
b.
Pasal itu menyebutkan bahwa bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi
atau menurunkan upah.
Dengan demikian, kata Asnawi, buruh/pekerja masih berpeluang untuk mendapatkan rumah
dengan skema Kolaborasi ABCG yang kini sedang dilaksanakan di Perumahan Griya Perdana
Ungaran. Perumahan ini berbasis komunitas dengan dukungan Program Bantuan Pembiayaan
Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Swadaya.
Skema Kolaborasi ABCG yang digagas Asnawi, sebagaimana yang diwartakan adalah suatu pola
pembangunan perumahan yang mengolaborasi akademisi ( academic ), bisnis ( business ),
komunitas ( community ), dan pemerintah ( government ).
"Selain model rumah milik untuk kasus-kasus di kota besar yang harga lahan sudah melambung
tinggi, Pemerintah sudah harus membangun rumah susun sewa (rusunawa) secara vertikal,"
katanya menambahkan.
468
