Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 468
Judul Pakar sebut pemerintah perlu perhatikan kemampuan buruh beli rumah
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/347612/pakar-sebut-pemerintah-
perlu-perhatikan-kemampuan-buruh-beli-rumah
Jurnalis D.Dj. Kliwantoro
Tanggal 2020-11-06 08:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dr Ing Asnawi Manaf ST (Pakar perumahan dari Universitas Diponegoro (Undip))
Kaitannya Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan
rumah tinggal merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan warga negara kita itu
mendapat rumah layak huni
neutral - Dr Ing Asnawi Manaf ST (Pakar perumahan dari Universitas Diponegoro (Undip)) Selain
model rumah milik untuk kasus-kasus di kota besar yang harga lahan sudah melambung tinggi,
Pemerintah sudah harus membangun rumah susun sewa (rusunawa) secara vertikal
positive - Dr Ing Asnawi Manaf ST (Pakar perumahan dari Universitas Diponegoro (Undip))
Dengan UMK Semarang 2020 sebesar Rp2.715.000,00/bulan, misalnya, itu masih
memungkinkan mencicil Rp800 ribu/bulan selama 15 tahun
Ringkasan
Pakar perumahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Asnawi Manaf memandang pemerintah
perlu memperhatikan kemampuan buruh/pekerja memenuhi kebutuhan pokok, berupa rumah
tinggal dengan selalu menaikkan upah minimum mereka setiap tahun.
"Kaitannya Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan
rumah tinggal merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan warga negara kita itu
mendapat rumah layak huni," kata Dr Ing Asnawi Manaf ST di Semarang, Jawa Tengah, Jumat
pagi.
467
