Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialiasi agar pekerja yang di-PHK dapat
mengikuti BPJS TK sebagai Peserta Bukan Penerima Upah ( PBPU). Selain itu, pemerintah dapat
menjadikan pekerja informal dan yang kurang mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
untuk meningkatkan kepesertaan BPJS TK.

Namun, BPJS TK tetap optimis kendati kepesertaan mengalami penurunan. "Hasil ini merupakan
pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi COVID-
19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan," tulis lembaga tersebut
dalam siaran persnya, Senin (18/1/2020).

Klaim Jamsostek Membludak Di sisi lain, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong
peningkatan klaim asuransi bagi pekerja, termasuk BPJS TK atau disebut juga BP Jamsostek.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan dalam siaran pers yang sama,
lonjakan klaim imbas dari PHK tidak bisa dihindari, khususnya untuk JHT.

Secara rinci, badan asuransi pekerja milik negara ini telah mengucurkan pembayaran klaim
Rp36,5 triliun pada 2020 atau peningkatan 20,01 persen dari 2019.

Lonjakan jumlah klaim paling tinggi terjadi pada Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu 15,22 persen atau
sebanyak 2,2 juta klaim. Pengajuan klaim JHT dalam nominal juga melonjak 24,25 persen
dibandingkan 2019 sehingga total klaim JHT sepanjang 2020 mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5
juta kasus.

Nilai klaim jaminan sosial lainnya untuk tenaga kerja juga meningkat, kecuali JKK. Klaim JKK
pada tahun 2020 sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,55 triliun, sedikit lebih
kecil jika dibandingkan 182,8 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,56 triliun pada tahun
2019.

Jaminan Baru? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kerja juga mengungkap
bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (RPP JKP) sedang dalam tahap finalisasi. Dalam RPP ini, peserta JKP ialah orang yang
sudah mengikuti empat program lainnya di bawah BPJS TK, yakni JHT, JKK, JKM dan JP.

Peserta dapat mengklaim JKP jika peserta di-PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi
karena perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, atau kesalahan
pengusaha terhadap pekerja. Kriteria tersebut mengecualikan pekerja dengan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.

Jika dihubungkan dengan pesangon, nilai pesangon buruh maksimal menurut UU Cipta Kerja
adalah 25 bulan upah, yakni 19 bulan yang dibayarkan pengusaha dan 6 bulan melalui JKP.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada 3 November 2020 mengkritik ketentuan tersebut
karena mengurangi nilai pesangon tersebut yang awalnya 32 bulan upah.

Catatan penting, nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil
dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. KSPI membandingkan nilai iuran jaminan hari
tua dan pensiun buruh Malaysia yang mencapai 23 persen, tiga kali lebih besar dibandingkan
yang nilai JHT yang hanya 8,7 persen, meskipun jumlah pesangon di Malaysia hanya di antara
5-6 bulan upah.

"Akibat nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh
melalui skema pesangon yang lebih baik," sebut Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

141