Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

Berikut ini selengkapnya sepanjang hari Minggu (31/1): Ketentuan PHK diatur dalam Bab V beleid
tersebut. Pada bagian kesatu Bab tersebut, diatur mengenai tata cara pemutusan hubungan
kerja. Sementara bagian kedua diatur hak akibat pemutusan hubungan kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar Uang Pesangon
dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima,"
demikian dikutip dari Pasal 39 ayat 1 RPP tersebut.

Dalam ayat dua pasal yang sama, diatur mengenai ketentuan uang pesangon berdasarkan masa
kerja. Sementara ayat 3 pasal tersebut diatur mengenai uang penghargaan masa kerja dan ayat
4 uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Namun dalam aturan tersebut, ada ketentuan di mana pengusaha bisa membayar pesangon
tidak penuh kepada pekerjanya sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu.

Misalnya saja seperti terkait masalah pengambilalihan perusahaan, perusahaan mengalami
kerugian, atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeur), maka perusahaan
bisa tidak membayar pesangon secara penuh.

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2
(dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4),"
demikian bunyi Pasal 43 ayat 1.

Namun jika perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau (force majeur), namun tidak
mengakibatkan perusahaan tutup, maka pekerja atau buruh berhak atas.

"a. Uang Pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 39 ayat (2);
b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang
Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4), " demikian bunyi Pasal 44 ayat 2.

Adapun pekerja atau buruh akan mendapatkan pesangon penuh jika pemutusan hubungan kerja
dilakukan karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan
perusahaan. Juga jika PHK dilakukan karena pengambilalihan perusahaan.

Selain itu, pesangon penuh juga diberikan jika PHK dilakukan karena perusahaan melakukan
efisiensi untuk mencegah kerugian.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sedang melakukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait khususnya klaster ketenagakerjaan. Menurutnya, apabila MK
mengabulkan tuntutan serikat buruh, maka pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia.

Said Iqbal merasa dalam RPP itu terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang
seperti RPP yang mengatur terkait pesangon. Ia mengungkapkan salah satu pasalnya mengatur
pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cipta Kerja apabila perusahaan
merugi. Said Iqbal menganggap keliru dan ngawur kalau isi pasal di RPP itu benar.

Said Iqbal mengatakan di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal
pesangon, norma hukum pesangon yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan

3