Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

Judul Akses Mudah terhadap JKP
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-02-01 05:51:00
Ukuran 122x260mmk
Warna Warna
AD Value Rp 166.530.000

News Value Rp 499.590.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari
2021 Menteri Tenaga Kerja IdaFauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan
subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang
Nomor.11/ 2020 tentang Cipta Kerja.

AKSES MUDAH TERHADAP JKP

Dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari
2021 Menteri Tenaga Kerja IdaFauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan
subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang
Nomor.11/ 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari target penyaluran BSU yang ditetapkan, ada liO.762 pekerja pada gelombang pertama dan
l59.727 pekerja pada gelombang kedua yang tidak mendapat BSU karena alasan rekening bank.
Ada delapan alasan persoalan rekening yang menyebabkannya. Seharusnya, Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) lebih proaktif menjangkau pekerja tersebut, mengingat nama dan
alamatnya sudah tersedia di BPJamsostek Pada evaluasi jamsos ketenagakerjaan, saya menilai
sudah saatnya pemerintah merevisi PP Nomor 60/2015 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 19/2015 agar jaminan hari tua (JHT) benar-benar bisa menjadi tabungan pekerja di masa
depan. Terkait peta jalan iuran jaminan pensiun (JP), seharusnya pemerintah melaksanakan saja
amanat Pasal 28 ayat (4) dan (5) PP Nomor 45/ 2015 agar iuran JP bisa mendukung manfaat
dan ketahanan program JP. Selama ini pemerintah belum menaikkan iuran JP.

Terkait kepesertaan jamsos yang belum maksimal, seperti yang dikeluhkan Menaker, seharusnya
kedua BPJS menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-IX/2011 yang
memberikan kesempatan pekerja mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja
sehingga kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) lebih banyak lagi.

Empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) kluster ketenagakerjaan yang diamanatkan UU
Cipta Kerja hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian yang mengacu pada Pasal 185 UU
5