Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 5
ketentuan. Ia menegaskan bahasa di dalam norma hukum itu berarti nilai pesangon yang
diberikan kepada buruh yang kena PHK dengan alasan apa pun tidak boleh kurang dari nilai UU
Cipta Kerja.
Said Iqbal memastikan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, serta PHK merugikan buruh. Oleh karena itu, Ia meminta kepada
pemerintah khususnya Menteri yang terkait dengan UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut.
"KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh.
Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan," pinta Said Iqbal.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Indonesia atau Apindo, menanggapi soal Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, apa yang ada di dalam RPP tersebut
sudah melalui pembahasan yang cukup panjang. Ia mengatakan peraturan terkait
ketenagakerjaan memang harus diperbaiki.
Hariyadi memastikan dalam pembahasannya semua pihak terkait dilibatkan baik pengusaha
maupun buruh. Namun, apabila tidak ada kesepakatan maka diserahkan ke pemerintah.
Hariyadi menuturkan pembahasan juga masih dinamis. Meski begitu, ia mengakui ada pihak-
pihak yang belum tentu langsung setuju dengan RPP tersebut, khususnya dari para pekerja atau
buruh.
4
